TKD 2026 Turun Rp 200 M, Bupati Bangkalan Sebut Berdampak ke Sektor Pendidikan dan Kesehatan
Bangkalan, 16 Oktober 2025,
Dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk Kabupaten Bangkalan di tahun 2026 akan menurun sekitar Rp 200 miliar. Turunnya TKD diperkirakan akan mempengaruhi pembangunan di sektor pendidikan dan kesehatan. Kedua aspek pembangunan tersebut akan terganggu.
Meski demikian turunnya dana sebesar ini berkurang jauh dari perkiraan penurunan sebelumnya yang mencapai 433 Milyar rupiah.
Bupati Bangkalan, Lukman Hakim mengatakan, penurunan TKD dari pemerintah pusat sebanyak Rp 194 miliar.
Jumlah itu akan terus bertambah dengan adanya pengurangan TKD dari pemerintah provinsi.
"Sekitar Rp 200 miliar lah nanti itu pengurangannya,"kata Lukman Hakim kepada pers, Kamis (16/10/2025).
Lukman Hakim mengatakan, akibat pengurangan itu, Pemerintah Kabupaten Bangkalan harus mengevaluasi ulang rencana anggaran yang sebelumnya telah direncanakan.
"Dampaknya ya menghitung ulang terhadap rencana anggaran kita. Kita evaluasi dan melakukan penyesuaian dengan anggaran yang nanti akan diterima."
Salah satu sektor yang mengalami dampak cukup besar yakni pada pendidikan dan kesehatan. Meski begitu, program layanan masyarakat tidak akan dipotong dan tetap diprioritaskan.
"Untuk pelayanan kita tetap maksimal terutama sektor kesehatan agar tidak menggangu pelayanan dasar masyarakat," ujarnya.
Pengurangan TKD diperkirakan akan berakibat pada program pembangunan fisik dan pengadaan sarana di pendidikan dan kesehatan. Apalagi, alokasi anggaran untuk dua sektor itu cukup besar. "Untuk pendidikan alokasinya Rp 90 miliar dan kesehatan itu Rp 40 miliar. Ya meskipun nantinya akan berpengaruh pada dua hal itu, kami akan tetap melakukan pembangunan fisik dengan skala prioritas," ucap dia.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan, Moh Yakub mengaku akan melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan ketersediaan anggaran.
"Ya kami akan melakukan penyesuaian dan akan melakukan prioritas," tuturnya.
Terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Bangkalan, Rokib mengatakan, akan melakukan rapat dengan badan anggaran (Banggar) untuk membahas hal itu.
Laporan: TNTW