TNI Diminta Siaga Satu, Rakyat Santai, Pengangguran Pada Tidur, Tak Ada Yang Serius Hadapi Genting TNI
Perintah Panglima, Semua Unsur TNI Siaga 1 : TNI Serius Hadapi Kondisi Ilusi Genting Perang Timur Tengah.
Perintah Penting TNI, Imbas Konflik Perang Iran Amerika Serikat Dan
Israel. Apa tidak Lebih genting kondisi ekonomi dan pemahaman rakyat
yang rendah pada darurat ekonomi nasional ?
Bandung, 09 Mar 2026
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto meminta seluruh unsur TNI untuk siaga satu. dan segera menyiapkan langkah antisipasi atas perkembangan situasi akibat konflik di kawasan Timur Tengah.
Telegram Panglima TNI Nomor TR/283/2026 yang disampaikan oleh ASIOP (Asisten Operasi) Panglima TNI, Letjen Bobby Rinal Makmun, pada 1 Maret 2026.
Telegran Panglima tersebut instruksi penting seluruh unsur TNI untuk melakukan siaga penuh dengan menyiapkan sejumlah langkah strategis di dalam negeri, jika eskalasi akibat perang Iran dengan AS-Israel tak kunjung mereda.
Instruksi Pertama
Panglima Komando Utama Operasi (Pangkotamaops) TNI diminta menyiagakan personel dan alutsista untuk melakukan patroli di objek vital strategis dan pusat perekonomian.
Objek vital yang menjadi sasaran siaga satu adalah bandara, pelabuhan laut/sungai, stasiun kereta, terminal bus, sampai fasilitas penting seperti kantor perusahaan listrik negara, telekomunikasi, dan sebagainya. Termasuk dalam jangkauan penjagaan siaga satu adalah obyek-obyek vital Nasional. Lokasi obyek yang memiliki dampak terhadap masyarakat luas.
Instruksi Kedua
Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) diminta melakukan pengamatan udara secara terus-menerus selama 24 jam.
Ketiga, Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI diminta memerintahkan atase pertahanan RI di negara-negara terdampak konflik untuk mendata dan memetakan kondisi warga negara Indonesia (WNI), serta menyiapkan rencana evakuasi apabila diperlukan.
BAIS diminta berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, KBRI, dan otoritas terkait sesuai perkembangan eskalasi di kawasan Timur Tengah.
Keempat, Kodam Jaya diperintahkan meningkatkan patroli di berbagai objek vital strategis dan kawasan kedutaan besar untuk menjaga kondusifitas DKI Jakarta.
Kelima, satuan intelijen TNI diperintahkan melakukan deteksi dini dan pencegahan potensi kelompok yang memanfaatkan situasi di Timur Tengah untuk membuat situasi dalam negeri tidak kondusif.
Keenam, Badan Pelaksana Pusat (Balakpus) TNI diminta melaksanakan kesiapsiagaan di satuan masing-masing.
Ketujuh, setiap perkembangan situasi yang terjadi harus segera dilaporkan kepada Panglima TNI.
Menanggapi Instruksi penting Panglima TNI ini, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Brigjen Aulia Dwi Nasrullah, kepada pers, menyampaikan latar belakang munculnya Surat Telegram Panglima TNI tersebut.
Menurut Brigjen Aulia, surat telegram penting Panglima TNI ini sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang. Menurut Aulia, salah satu tugas pokok TNI adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan Bangsa dan Negara.
"(Dengan demikian) TNI harus memiliki kesiapsiagaan operasional yang tinggi, salah satunya adalah dengan melaksanakan Apel pengecekan (kewaspadaan ini dan juga) kesiapan secara rutin," kata Aulia kepada pers Minggu (8/3).
Beberapa hari sebelumnya, informan dan stringer, Informatika Newsline, mendapatkan informasi penting, penarikan sejumlah personil penting dari beberapa wilayah di Indonesia ke Jakarta. Penarikan sejumlah personal penting di lapangan ini menimbulkan sejumlah pertanyaan di tengah masyarakat.
" Ada apa ini negara... Apa dalam keadaan genting? " Kata salah satu sumber informatika Newsline di Jawa Timur.
" Rasanya seperti masa-masa ketegangan menjelang kerusuhan massal era Reformasi 1998..." Kata salah satu aktivis 1998 kepada Informatika Newsline.
Akan tetapi meski TNI memutuskan melakukan siaga 1, di tengah-tengah masyarakat, tidak dirasakan sama sekali ketegangan politik atau gerakan yang berbau ancaman militer. Masyarakat jauh relatif dalam kondisi tenang dan stabil.
Tekanan ekonomi yang berat, yang saat ini dirasakan oleh sebagian besar masyarakat. Akan tetapi tekanan ekonomi ini lebih dilatarbelakangi oleh kurangnya latar belakang pendidikan dan pemahaman tentang potensi ekonomi keuangan dan pengolahan sumber daya alam yang ada di Republik.
Tidak ada kekurangan pangan yang parah. Cadangan sumber pangan melimpah, baik yang sudah diolah maupun yang belum diolah. Kondisi tanah dalam kondisi subur jika ditanami untuk tanaman apapun termasuk tanaman pangan. Tidak ada ancaman yang serius terhadap sumber-sumber cadangan pangan dan sumber kehidupan yang ada di seluruh wilayah tanah air.
Masyarakat hanya perlu diajari, saat berada dalam kondisi darurat, tinggal meminta bahan makanan atau yang lainnya kepada anggota masyarakat lain yang lebih memiliki cadangan komoditas yang cukup.
Bahkan di sejumlah wilayah yang ada dalam pantauan informatika Newaline, sejumlah pengangguran, yang tidak punya usaha dan pendapatan, juga malah tidur-tiduran tanpa merasakan kondisi darurat apapun.
Sebenarnya, saat ini, yang berada dalam kondisi darurat adalah pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam mengenali sumber pendukung kehidupan yang berlimpah ruah yang ada di sekitar, bukan kedaruratan terkait perang Timur tengah, yang sebenarnya hanya kedaruratan yang lebih kepada ilusi semata, lebih pada teror kedaruratan, bukan pada kedaruratan yang sebenarnya.
Sumber daya ekonomi, yang identik dengan penguasaan alat tukar uang, sampai dengan saat ini, adalah sumber utama yang berada dalam kondisi darurat. Hal ini terjadi, karena jumlah peredarannya yang sangat terbatas.
Sebanyak 80% uang yang dicetak oleh Bank Indonesia hanya berputar di wilayah DKI Jaya, Jabodetabek, Bandung dan sekitarnya. Sementara hanya 20 % saja, uang cetak yang disebar di seluruh provinsi di luar DKI Jaya, Jabodetabek, Bandung dan sekitarnya. Reformasi 1998 yang dilakukan hampir 30 tahun yang lalu masih belum mampu mengubah struktur sebaran alat tukar dan penguasaan alat tukar ini.
Keputusan salah yang dibuat oleh Bank Indonesia selama berpuluh tahun ini, tidak diimbangi oleh peningkatan pemahaman kepada masyarakat. Masyarakat tidak pernah diajari dan diberikan pemahaman, agar tidak terlalu bergantung, kepada alat tukar, mata uang cetakan Bank Indonesia.
Karena kegagalan distribusi alat tukar dari Bank Indonesialah yang sebenarnya paling bertanggung jawab dalam membuat kedaruratan ekonomi, yang terjadi di tengah masyarakat.
Sebaran uang cetakan Bank Indonesia yang hanya berputar di 50 sampai 200 an keluarga Konglomerat Indonesia, membuat kondisi ekonomi Nasional dalam kondisi darurat.
Sayangnya upaya pemerintah masih juga gagal memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada rakyat kondisi ini. Idealnya ada pemahaman yang tepat agar rakyat mengalihkan pandangannya pada pengolahan sumber daya alam saja, bukan kepada upaya penguasaan mata uang.
Kedaruratan ekonomi bukan bersumber pada kondisi krisis, akan tetapi lebih kepada kondisi sebaran dan penguasaan alat tukar yang dibuat oleh Bank Indonesia. Mata uang tidak pernah benar-benar keluar dari wilayah di sekitar Jakarta saja. Mata uang tidak pernah benar-benar dikuasai oleh rakyat. Akan tetapi selama berpuluh tahun, penguasaan uang alat tukar, selalu ada di tangan oligarkhi dan konglomerat Indonesia (Vijay)