Setelah Mutasi Besar-Besaran Ponorogo Lumpuh, Bupati Dan Sekda Disikat KPK
Ponorogo, Informatika News line
Kabupaten Ponorogo dipastikan akan mengalami kendala administrasi pemerintahan dan layanan masyarakat yang parah. Dua tokoh kunci Kabupaten Ponorogo digelandang KPK ke Jakarta karena dugaan OTT jual beli jabatan
Super body KPK dalam bekerja, dilengkapi perangkat berkemampuan sadap tinggi, dengan jangkauan bisa mencapai lebih dari 1 km dari lokasi tersangka korupsi. Dengan bantuan antena sektoral pembicaraan para tersangka koruptor akan terdengar dengan jelas, bahkan dari jarak penyadapan yang jauh.
Sehingga bukti yang didapatkan jelas jauh lebih akurat dari lembaga anti korupsi lainnya di Indonesia.
Informasi yang didapatkan Informatika News line dari sejumlah pejabat Kementerian Komunikasi Digital (Komdigi) yang menolak disebut kan namanya, menyatakan bahwa perangkat berkemampuan sadap luar biasa, yang dimiliki oleh KPK mustahil dilawan oleh para tersangka koruptor.
Pasal nya para tersangka koruptor pada saat menjalankan aksinya tidak dilengkapi dengan perangkat anti sadap yang setara teknologi nya, dengan yang digunakan oleh KPK.
Sumber Informatika News line menggambarkan perangkat dengan teknologi antena sektoral itu bahkan bisa mendengarkan dengan detail pembicaraan para tersangka koruptor dari jarak lebih dari 1 km, tanpa harus memasang perangkat feeder di lokasi yang akan disadap.
"Dengan antena sektoral tersebut pembicaraan sejumlah orang di tempat tertentu terdengar dengan jelas di perangkat milik KPK ..." Kata pejabat Komdigi yang dihubungi oleh Informatika News line.
Demikian juga peristiwa penangkapan sejumlah pejabat penting Kabupaten Ponorogo, dilakukan oleh KPK dengan mudah, karena bantuan perangkat canggih yang luar biasa tersebut.
Dari Gedung KPK Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta. Sabtu (8/11) pagi sejumlah pejabat penting Kabupaten Ponorogo digelandang oleh KPK. Tercatat ada Bupati Sugiri, Sekdakab Ponorogo, Direktur RSUD Ponorogo, Kabid Mutasi Sekda, bahkan adik Bupati Sugiri Sancoko yang dijadikan pesakitan di gedung KPK tersebut.
Dengan ditangkap nya Bupati dan Sekdakab Ponorogo, dipastikan mulai Senin (10/11)yang akan datang, akan ada kendala administrasi parah di Kabupaten Ponorogo. Hal ini karena pemegang jabatan pemerintahan utama tertinggi, Kepala Daerah Bupati, otomatis menjadi tidak aktif. Bukan itu saja, Sekdakab Ponorogo yang juga ikut ditangkap menambah runyam proses administrasi pemerintahan yang ada di Kabupaten Ponorogo.
Kondisi ini ditambah dengan adanya 138 pejabat baru dari eselon II sampai eselon IV yang baru dilantik Jum'at (07/11). Pejabat baru membutuhkan pengenalan tupoksi baru di tempat kerja, sementara pucuk pimpinan Kabupaten Bupati dan Sekda, dua tokoh kuncinya ditangkap KPK. Wakil Bupati juga tidak bisa banyak membantu, karena membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk melegalisasi tugas Bupati yang memang secara administratif akan digantikan oleh Wakil Bupati jika Bupati berhalangan tetap atau tidak tetap.
Langit pelayanan pemerintahan Kabupaten Ponorogo menjadi mendung, pekat hitam, seperti cuaca musim hujan yang mulai menyapu Jawa Timur.
Pedhut korupsi yang menarik semua yang tidak waspada sekarang mengunci Bupati Ponorogo yang bahkan sebelumnya terkenal sebagai Bupati yang sederhana, bahkan miskin, yang menjadi harapan masyarakat miskin Ponorogo untuk mengubah nasib rakyat miskin Ponorogo yang terlunta-lunta. Tapi korupsi tidak bisa tidak dihapuskan. Karena negeri ini membutuhkan para pemimpin yang bersih dan bebas dari tindak pidana korupsi.
Laporan : MIG