Rendahnya Indeks Kepercayaan Konsumen Versi Bank Indonesia, Hanya Cerminan Gagalnya Pendidikan Membentuk Masyarakat Ekonomi Integral

Rendahnya Indeks Kepercayaan Konsumen Versi Bank Indonesia, Hanya Cerminan Gagalnya Pendidikan Membentuk Masyarakat Ekonomi Integral

 

 

Jakarta,

Kepercayaan konsumen Indonesia masih berada di level yang cukup rendah. Warga RI bahkan sangat pesimis jika penghasilan mereka akan naik ke depan.

Bank Indonesia (BI) pada Selasa (8/7/2025), merilis data Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Juni 2025. IKK tercatat sebesar 117,8, atau hanya naik tipis 0,3 poin dibandingkan Mei 2025 yang tercatat sebesar 117,5.

IKK masih berada di atas level optimis (nilai 100) akan tetapi level kepercayaan konsumen pada Mei 2025 merupakan yang terendah sejak September 2022, saat perekonomian nasional masih berjuang memulihkan diri dari dampak pandemi Covid-19.

Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran karena biasanya periode libur sekolah (Juni-Juli) menjadi salah satu pemicu naiknya konsumsi rumah tangga. Namun, data terkini justru menunjukkan kurangnya kepercayaan konsumen yang menjadi sinyal negatif bagi ekonomi.

Indeks Kepercayaan Konsumen mencerminkan perasaan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini, menunjukkan arah perekonomian yang diprediksi konsumen, dan memprediksi perkembangan konsumsi dan tabungan rumah tangga.

Melemahnya IKK dapat berdampak langsung terhadap konsumsi domestik, yang selama ini menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi Indonesia kontribusinya mencapai lebih dari 50% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).


Warga RI makin pesimis soal penghasilan

Data Indeks Ekspektasi Penghasilan (IEP) menunjukkan tren penurunan. Pada Juni 2025, IEP tercatat sebesar 133,2, turun 2,2 poin dari bulan sebelumnya yang berada di level 135,4. Angka ini merupakan yang terendah sejak Desember 2022, saat IEP berada di level 133,3.

IEP adalah indikator penting yang mencerminkan keyakinan konsumen terhadap prospek penghasilan dalam enam bulan ke depan. Artinya, masyarakat kini semakin pesimis terhadap kemungkinan peningkatan penghasilan mereka hingga akhir tahun ini, atau paling tidak hingga Desember 2025.

Beratnya pertumbuhan ekonomi serta kenaikan tren Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sejak 2023 turut menambah tekanan terhadap daya beli masyarakat dan memperburuk ekspektasi pendapatan ke depan.

Berdasarkan data PHK menunjukkan, jumlah pekerja yang mengalami PHK terus meningkat dalam dua tahun terakhir. Sepanjang 2023, total PHK tercatat sebanyak 64.855 orang. Angka ini melonjak pada 2024 menjadi 77.965 orang, atau meningkat 20,21% secara tahunan.

Kondisi makin mengkhawatirkan di awal 2025. Pada Februari 2025 saja, terjadi PHK terhadap 15.285 pekerja, menjadi kenaikan bulanan terbesar sejak November 2023. Lonjakan ini mempertegas bahwa tekanan di dunia usaha belum sepenuhnya reda, di tengah tantangan perlambatan ekonomi global dan permintaan domestik yang masih lemah.

Peningkatan PHK berdampak langsung terhadap menurunnya keyakinan masyarakat terhadap penghasilan mereka dalam waktu dekat. IEP, yang mengukur optimisme pendapatan rumah tangga dalam enam bulan ke depan, mencerminkan kecemasan tersebut.

Ketika semakin banyak pekerja di PHK atau menyaksikan rekan kerja mereka terdampak, masyarakat cenderung mengantisipasi kondisi yang lebih sulit baik dalam bentuk kehilangan pekerjaan, gaji yang stagnan, maupun kurangnya peluang kerja baru.



Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia

Pemerintah mulai merevisi ekspektasinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional pada paruh kedua 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia kemungkinan hanya akan berada di kisaran 4,8% hingga 5,0%, atau jauh di bawah target semula yang ditetapkan sebesar 5,2%.

Proyeksi ini disampaikan dalam paparan Rapat Kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Selasa (1/7/2025).

Penurunan proyeksi ini juga selaras dengan data-data ekonomi terbaru, seperti Indeks Keyakinan Konsumen yang masih rendah, dan Indeks Ekspektasi Penghasilan yang terus menurun di tengah tren kenaikan angka PHK. Ini menjadi sinyal bahwa motor penggerak utama PDB, yakni konsumsi rumah tangga masih akan tertahan.

 Hasil pengukuran indeks IKK dan IEP dari Bank Indonesia ini sebenarnya hanya menunjukkan relasi warga terhadap kepemilikan uang yang digunakan untuk pembelanjaan di pasar.

Hasil penelitian ini tidak memberikan ruang yang cukup dukungan sumber daya alam berlimpah yang ada di tengah masyarakat. Angka IKK dan IEP yang disampaikan ini lebih mengasumsikan konsumen Indonesia berada di wilayah kering kerontang, padang pasir, atau padang gurun yang tandus.

Hasil pengukuran IKK dan IEP ini membuat unsur dukungan sumber daya alam yang kuat di dalam negeri tidak pernah terpetakan. KOndisi ini memicu berkembangnya kebuntuan di tengah-tengah warga konsumen Indonesia.  

Sebaran penguasaan mata uang yang memiliki skema 90 % dibandingkan 10 %, antara konglomerat, negara, dan masyarakat, secara langsung mempengaruhi nilai IKK dan IEP yang rendah.

Tanpa memperhatikan indeks dukungan sumber daya alam terhadap kekuatan daya penguasaan pasar oleh konsumen Indonesia, hanya menunjukkan betapa selama ini Bank Indonesia mengalami kesalahan fatal dalam menolai kekuatan ekonomi pasar Indonesia yang berbasis dukungan kuat sumber daya alam.

Masyawarakat tidak diberikan kesempatan memguasai sumber daya uang sebagai alat tukar. Skema ekonomi konglomerasi seperti ini tentu saja mempengaruhi rendahnya nilai IKK dan IEP. Parameter pengukuran yang salah dan tidak tepat membuat seluruh indikator ekonomi yanhg disampaikan tidaklah tepat.


Mempengaruhi Rendahnya Daya Pikir Masyarakat Terhadap Solusi Ekonomi

Rendahnya angka IKK da IEP yang ditunjukkan oleh Bank Indonesia ini, sebenarnya memiliki makna lain, pada kegagalan pendidikan yang diberikan kepada warga tentang urgensi pengelolaan sumber daya alam untuk memperkuat daya kepercayaan konsumen Indonesia dalam penguasaan ekonomi pasar lokal ataupun regional.

Formula yang digunakan oleh Bank Indonesia lebih tepat digunakan di lokasi negara padang pasir yang tidak memiliki dukungan sumber daya alam yang kuat. Demikian juga pendapat Menteri Keuangan yang hanya mengadoopsi pengukuran kekuatan ekonomi masyarakat dengan kaca mata Bank Dunia.

Gagalnya upaya penguaatan daya pikir masyarakat yang dibentuk di dunia pendidikan tentang relasi sumber daya alam dengan perkembangan ekonomi pasar menjadi sumber utama ketidaktepatan indikator ekonomi yang disajikan oleh Bank Indonesia, dan kemudian juga diumumkan oleh Menteri Keuangan.

Tingkat penetrasi mata uang yang hanya 10 % ini, menunjukkan sebuah realitas nyata betapa besarnya kekuatan sumber daya alam yang dimimiliko oleh Indonesia.

PHK besar-besaran yang terjadi sebenarnya adalah indikasi positif tenaga yang baru pada pengelolaan dan pengolahan sumber daya alam untuk mendukung ekonomi nasional. Akan tetapi relasi seperti ini tidak dimunculkan bahkan dipikirkan oleh Bank Indonesia dan juga Menteri Keuangan. Sehimgga potensi besar ekonomi berbasi sumber daya alam ini seolah-olah tidak pernah ada nilanya.

Dibandinhkan dengan jangkauan sumber daya alam di Indonesia, kekuatan mata uang rupiah memang sangat lemah. Di tengah 90 % warga yang berada di tengah sumber daya alam yang siap diolah, hanya diberikan 10 % penguasaan mata uang. Sementara di tangan konglomerasi dan pemerintah penguasaan nilai tukar itu mencapai 90 % di sejumlah 10 % penguasa uang saja.

Realitas ini tentu saja membuat ekonomi tidak bergerak dan stagnan. Hanya ada 10 % uang yang disiapkan untuk mengolah sumber daya alam di tengah warga konsumen. Sementara kelompok elit yang tidak produktif bermewah-mewah dengan penguasaan 90 % alat tukar.

Komposisi 90 % dibandingkan 10 % ini sebenarnya tidak terlalu berarti, jika pendidikan mampu memberikan perspektif bahwa dengan hanya memegang 10 % alat tukar akan tetapi menguasai 90 % ekomomi. Akan tetapi pendidikan juga dirusak oleh gaya pendidikan berbasis transaksional. Pendidikan yang seharusnya mampu membentuk kekuatan pemahaman warga ini, berubah menjadi sistem untuk menciptakan pelanggengan sistem konglomerasi yang tidak berguna.

Revolusi di dunia pendidikan harus dilakukan besar-besaran untuk memperkuat fundamental ekonomi nasional. Karena mencoba merestrukturisasi ekonomi konglomerasi dengan membagi-bagikan uang ke seluruh warga, tetap saja akan bermuara pada sistem penguasaan 90 % alat tukar oleh konglomerasi dan pemrintah. Sebuah lingkaran setan yang tidak pernah bisa dihentikan. Bahkan reformasi 1998 yang telah berjalan hamir 30 tahun ini memunculkan skema ekonomi dengan corak yang sama saja dan tidak berubah dibandingkan dengan skema ekonomi sebelum reformasi. Bahkan kondisinya semakin parah.

Akan tetapi sumber daya alam yang kuat, masih akan mampu menyelamatkan keterpurukan ekonomi nasional. Dalam kondisi terdesak, warga akan dengan cara praktis memanfaatkan sumber daya alam yang masih dengan setia mendampingi warga untuk memperkuat sendi-sendi perekonomiannya.


Riset Laboratorium Ekonomi Informatika News